Status minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok di Indonesia sangat berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan harga serta berkurangnya persediaan dari minyak goreng menjadi masalah yang membuat pemerintah Indonesia harus merumuskan kebijakan yang tepat agar kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah seperti mewajibkan ….

Masifnya transformasi teknologi akibat revolusi industri 4.0 mendorong terbentuknya peluang bisnis baru di bidang jasa keuangan, yaitu financial technology (Fintech). Fintech mengakibatkan transaksi keuangan lebih efisien dan efektif. Di Indonesia, fintech menjadi ladang investasi baru yang sangat berpotensi karena adanya pertumbuhan ekonomi internet dan jumlah transaksi uang elektronik yang terus meningkat setiap tahunnya.

Perubahan iklim dan lingkungan menjadi hal yang terus menjadi perhatian mengingat dampaknya yang akan semakin buruk jika pencegahan tidak segera dilakukan. Salah satu kontributor terbesar terhadap perubahan iklim dan lingkungan, yakni industri menjadi salah satu pihak yang wajib memiliki komitmen untuk mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkannya melalui pencegahan perubahan iklim dan lingkungan salah satunya dengan melakukan transisi industri hijau.

DKI Jakarta tengah mengalami masalah cukup serius terkait potensi tenggelamnya dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut sebagai akibat dari pemasan global dan penurunan muka tanah. Meskipun keduanya merupakan masalah serius yang perlu dipecahkan, penurunan muka tanah ternyata menjadi isu yang kurang disoroti. Padahal, penurunan muka tanah sebagai dampak penggunaan air tanah yang berlebihan memiliki peran cukup signifikan.

Kondisi kehutanan di Indonesia mengalami penurunan area tutupan lahan hutan dengan laju yang memprihatinkan. Hal tersebut diperparah dengan tingkat reforestasi yang cenderung rendah yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa instrumen dan kebijakan untuk meregulasi permasalahan tersebut, seperti PNBP dan PBB-P3.

Dampak negatif dari penggunaan plastik terhadap lingkungan yang semakin parah mendorong pemerintah untuk mengenakan cukai atas plastik untuk mengurangi penggunaannya. Seiring berjalannya waktu, keinginan pemerintah dalam mengurangi plastik tersebut mengalami distorsi dengan intensi lain yaitu pengejaran anggaran negara yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

Kondisi iklim dunia yang semakin memburuk mendorong untuk dirumuskannya suatu kebijakan yang dapat menekan tingkat kenaikan suhu bumi yang kebanyakan berasal dari emisi gas rumah kaca (GRK). Kebijakan carbon tax dirumuskan sebagai suatu solusi atas permasalahan tersebut. Carbon tax adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan emisi karbon.

Polusi udara merupakan salah satu permasalahan yang perlu diatasi oleh negara Indonesia. Volume kendaraan bermotor yang semakin banyak akan berdampak pada kesehatan lingkungan dan manusia yang tinggal di dalamnya. Merespon permasalahan tersebut, pemerintah berencana menggeser Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan cukai atas emisi kendaraan bermotor.

Investasi memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui pemberian modal, transfer teknologi, dan lapangan kerja. Dalam meningkatkan tingkat investasi negara, penurunan tarif Pajak Penghasilan badan dari 25% menjadi 20% secara bertahap merupakan salah satu usaha terbaru pemerintah Indonesia menarik hati calon investor. Namun, dalam kenyataannya terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi sebelum mencapai hasil optimal dari kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan.

Pandemi coronavirus disease (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian domestik, terutama dalam hal potensi penerimaan negara yang shortfall. Pemerintah merespon dengan kebijakan ekstensifikasi pajak mengenai PPN PMSE melalui PMK 48/2020. Dalam penerapannya terdapat berbagai urgensi dan justifikasi yang mendukung kebijakan ini diterapkan. Namun, terdapat tantangan terkait arus informasi untuk mencegah fraud dan shadow economy yang perlu diantisipasi pemerintah. Salah satu hal yang harus menjadi sorotan pemerintah adalah mekanisme pemungutan, penyetoran, serta pelaporan yang dilakukan oleh penyedia perdagangan melalui sistem elektronik agar tidak berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara.