top of page


Tax Seminar
Tax Seminar merupakan salah satu rangkaian acara Fiscal Career Week 2026 yang diselenggarakan sebagai program kerja Divisi Project Management KOSTAF FIA UI. Tahun ini, Tax Seminar kembali hadir dengan mengangkat tema “Expanding Tax Base: When Digital Economy Challenges the Basics of Taxation”. Melalui tema tersebut, Tax Seminar menghadirkan para pembicara dari akademisi dan praktisi untuk memberikan perspektif mengenai tantangan dan perkembangan perpajakan di tengah transformasi ekonomi digital.

Perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan perubahan model bisnis dan aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dari kehadiran platform digital asing yang beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisik, munculnya berbagai jenis pekerjaan dengan sumber penghasilan lintas platform dan negara, hingga berkembangnya aset digital seperti kripto yang menjadi bagian dari kekayaan tanpa wujud.

Berdasarkan kondisi tersebut, Tax Seminar hadir sebagai wadah edukasi bagi mahasiswa/i Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, serta masyarakat umum untuk memahami berbagai tantangan digitalisasi di sektor perpajakan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan mengenai dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perluasan basis pajak (tax base) di Indonesia, sekaligus mendorong pemahaman mengenai pentingnya kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Sebagai pembicara pertama, Prof. Haula Rosdiana, M.Si., CiRR, selaku Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, menyampaikan pentingnya memahami perilaku pajak (tax behaviour) dan perilaku Wajib Pajak (taxpayer behaviour) sebelum merumuskan suatu kebijakan perpajakan. Beliau menekankan bahwa upaya mendorong co-operative compliance memerlukan lima elemen utama, yaitu trust, power, tax risk, technology, dan tax control. Selain itu, sistem perpajakan perlu terus bertransformasi untuk merespon perkembangan teknologi yang turut mengubah pola transaksi dan model bisnis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar-dasar teori perpajakan (basic taxation theory) menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan yang relevan dan sesuai dengan karakteristik serta legal character masing-masing jenis pajak.

Pembicara kedua, Nidya Hapsari, S.S.T., M.Int. Tax, selaku Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Fiskal, FIA UI, menyampaikan pentingnya memahami karakteristik ekonomi digital dalam menentukan pengenaan pajak yang tepat, baik dari sisi subjek maupun objek pajak. Beliau menjelaskan bahwa ekonomi digital dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu digitalisasi penjualan produk, digitalisasi sumber daya, serta digitalisasi produk dan jasa. Berdasarkan data akumulasi penerimaan pajak periode 2015–2025, penerimaan dari sektor ekonomi digital menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai Rp57,23 triliun. Hal ini mencerminkan besarnya potensi penerimaan pajak yang masih dapat dioptimalkan. Namun, beliau juga menekankan bahwa kebijakan pemajakan tidak boleh diterapkan secara restriktif karena berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan usaha, tanpa mengabaikan perkembangan perpajakan di tingkat internasional.

Pembicara ketiga, Syadesa Anida Herdona, S.I.A., BKP, menyampaikan karakteristik Pillar One dan Pillar Two yang membawa perubahan terhadap sistem perpajakan internasional dalam merespons perkembangan ekonomi digital. Beliau menjelaskan bahwa diperlukan strategi pemajakan yang adaptif melalui tiga pendekatan, yaitu relaksasi, pelayanan, dan kepastian. Di Indonesia, salah satu bentuk transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital yang mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan pendekatan kebijakan berbasis perilaku (behavioral-based policy). Melalui sistem yang mendorong transparansi, diharapkan partisipasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Selain itu, di tingkat perusahaan juga mulai didorong penerapan Tax Control Framework (TCF) sebagai salah satu bentuk co-operative compliance yang bertujuan membangun hubungan saling menguntungkan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak.

Dalam sesi tanya jawab, peserta menanyakan potensi pajak berganda akibat penerapan Digital Services Tax (DST) di tengah belum tercapainya konsensus global serta strategi optimalisasi penerimaan pajak dari aset kripto. Jawaban atas DST ialah diperlukan pertimbangan terhadap tekanan politik dan hubungan internasional karena kebijakan pemajakan yang diterapkan secara sepihak berpotensi memicu respons dari negara asal perusahaan digital dan memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan perlu menjadi pertimbangan sebelum penerapannya. Sementara itu, dalam konteks pemajakan aset kripto, optimalisasi penerimaan negara tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, tetapi juga model pemajakan yang diterapkan. Melalui pendekatan Laffer Curve, dapat dipahami bahwa tarif pajak yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan penerimaan yang lebih besar. Penyesuaian tarif pada tingkat tertentu justru berpotensi mendorong aktivitas dan volume transaksi sehingga menghasilkan penerimaan pajak yang lebih optimal.

Melalui rangkaian pemaparan materi dan diskusi, Tax Seminar Fiscal Career Week 2026 memberikan pemahaman bahwa perkembangan ekonomi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi sistem perpajakan Indonesia. Perluasan tax base tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan objek dan subjek pajak, tetapi juga memerlukan kebijakan yang adaptif serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global. Dengan menggabungkan perspektif akademisi dan praktisi, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan peserta sekaligus mendorong pemikiran kritis dalam merespons tantangan dan masa depan perpajakan di era digital.

bottom of page